Sheena Suparman (The Jakarta Post)
Jakarta ●
Sabtu, 30 Oktober 2021
Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah berjanji bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mengendalikan perubahan iklim, termasuk mengurangi emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030. Penurunan emisi akan difokuskan pada sektor energi dan sektor maritim, serta tata kelola hutan dan pengelolaan lahan.
Pemerintah fokus merehabilitasi dan merestorasi ekosistem mangrove dan lahan gambut untuk membantu Indonesia memenuhi komitmen yang telah dibuat dalam Perjanjian Paris.
Indonesia memiliki salah satu kawasan mangrove terluas dan lahan gambut terluas keempat di dunia. Mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon dengan kecepatan empat sampai lima kali lebih besar dari hutan tropis daratan, sedangkan lahan gambut tropis negara menyimpan 30 persen cadangan karbon dunia.
Melalui Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRGM), restorasi gambut telah dimulai di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.
Tahun ini, BRGM telah membangun 85 sumur dalam, 850 saluran sekat dan 18 saluran urugan, revegetasi 510 hektar dan meluncurkan 244 program revitalisasi mata pencaharian.
Sementara itu, pekerjaan rehabilitasi mangrove juga telah dimulai di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Presiden Jokowi menargetkan 34.000 ha untuk tahun 2021 dengan menanam 29.500 ha mangrove di sembilan provinsi
“Tahun 2021 merupakan tahun pertama program percepatan rehabilitasi mangrove dimulai, maka dengan data yang kami miliki, kami memilih lokasi yang probabilitas keberhasilannya tinggi dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” kata Hartono, ketua BRGM.
Sejauh ini, program tersebut melibatkan 470 kelompok masyarakat (pokmas) dan desain teknis untuk 83 persen lokasi penanaman mangrove telah disiapkan. Upaya ini diharapkan selesai pada November 2021.
Program rehabilitasi mangrove juga terbukti bermanfaat bagi perekonomian, terutama pasca pandemi. Hartono mengatakan, proyek tersebut dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Artinya semua pekerjaan dilakukan oleh masyarakat, dengan model pembayaran rekening ke rekening. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga,” jelasnya.
Selain itu, dukungan dari masyarakat juga diperoleh dari Desa Mandiri Peduli Lahan Gambut dan Desa Mandiri Peduli Mangrove. Keduanya dibentuk untuk mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove secara berkelanjutan.
“Kami telah membentuk 75 DMPG dan 220 DMPM untuk memastikan masyarakat teredukasi dan kegiatan yang telah dilakukan di desa dapat dipertahankan dan dilanjutkan oleh masyarakat,” pungkas Hartono.
