Serangan digital mengganggu kritik pemerintah – Politik

Dio Damika Suhenda (The Jakarta Post)

PREMIUM

Jakarta   ●
Musim Gugur, 20 Mei 2021

Ketika pemerintah menunda janji untuk merevisi undang-undang dunia maya yang kejam di negara itu dan ketika sejumlah warga terus dituntut di bawah undang-undang karena mengungkapkan pendapat mereka secara online, para kritikus pemerintah menghadapi ancaman baru: pelecehan digital.

Berbagai bentuk intimidasi digital menjadi lebih lazim di bawah pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Mereka diyakini sebagai upaya untuk membungkam suara-suara kritis, memicu kekhawatiran tentang menyusutnya ruang untuk perbedaan pendapat di negara tersebut.

Serangkaian serangan digital terbaru menargetkan penyelenggara dan pembicara untuk webinar yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta pada hari Senin.

Webinar streaming YouTube diadakan untuk menentang rencana kontroversial pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memecat 75 …

untuk Membaca Kisah Lengkap

BERLANGGANAN SEKARANG

Mulai dari Rp55.000 / bulan

  • Akses tak terbatas ke konten kami di web dan aplikasi
  • Tanpa iklan, tanpa gangguan
  • Langganan bonus untuk dibagikan
  • Bookmark dan fungsi mode malam di aplikasi
  • Berlangganan buletin kami